Masuk Kawasan Pertanian, Desa Bukit Pariaman Berharap Dukungan Pemasaran Hasil Pertanian

img


POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR - Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang masuk dalam lima kawasan pertanian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai lumbung pangan.

Hal ini didukung dengan potensi disektor pertanian khususnya tanaman padi, yang memiliki luas lahan pertanian terluas di Kukar yakni kurang lebih 800 hektar. Tentu ini potensi yang sangat baik untuk dikembangkan.

Kepala Desa Bukit Pariaman Sugeng Riyadi mengungkapkan bahwa Desa Bukit Pariaman membutuhkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kukar, selain sapras dan infrastruktur penunjang juga dari segi pemasaran produk pertanian khususnya padi.

"Harapan kami hasil panen tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Karena usaha pertanian itu kadang naik turun tergantung situasinya seperti wabah maupun cuaca." ujar Sugeng.

Untuk pemasaran beras, sementara ini masyarakat masih tergantung kepada tengkulak, ini yang masih menjadi permasalahan. Karena semua harga diatur oleh tengkulak ini yang menjadi kendala bagi petani.

Ia menyebutkan pada saat panen harga padi menurun dan nanti ketika tidak panen harganya melonjak naik. Tentu ini menjadi dilema bagi petani. Sedangkan modal dari petani biaya serba mahal seperti harga obat-obatan, pupuk langka, semua tenaga kerja diupahkan, awal buka lahan butuh biaya, penyampaian butuh bibit, penanaman sampai panen memerlukan biaya.

"Untuk itu kita mencoba pengembangan maupun memasarkan produk pertanian lewat Bumdes. Namun keuangan Bumdes belum mampu karena keuangannya atau penyertaan modalnya tidak sebesar hasil kemampuan panen. Bumdes kami hanya kisaran Rp 250 juta untuk penyertaan modal Bumdes," jelasnya.

Sehingga dimulai dengan usaha sekala kecil terlebih dahulu, guna menampung produksi petani di Bukit Pariaman memerlukan bantuan pihak ketiga selain tengkulak seperti Pemkab.

"Agar bisa memasarkan produk pertanian khususnya beras, kita berharap adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti Pemkab untuk memberikan solusi alternatif agar petani lebih makmur." tutupnya.(pk)